Mahasiswa China di Harvard Bingung Usai Larangan Pemerintah AS terhadap Penerimaan Mahasiswa Asing

May 24, 2025 Dawn Hart

samsguesthouse.com, 24 MEI 2025
Penulis: Riyan Wicaksono
Editor: Muhammad Kadafi
Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada 22 Mei 2025, pemerintahan Presiden Donald Trump mengumumkan pencabutan sertifikasi Student and Exchange Visitor Program (SEVP) Universitas Harvard, yang secara efektif melarang universitas tertua di Amerika Serikat ini untuk menerima mahasiswa asing baru dan mengharuskan mahasiswa asing yang sudah terdaftar untuk pindah ke universitas lain atau kehilangan status hukum mereka di AS. Keputusan ini, yang diumumkan oleh Menteri Keamanan Dalam Negeri Kristi Noem, memicu kebingungan dan kekhawatiran di kalangan sekitar 6.800 mahasiswa asing di Harvard, dengan sepertiga di antaranya berasal dari China, menjadikan mereka kelompok mahasiswa asing terbesar di universitas tersebut.

Mahasiswa China, yang selama ini menjadikan Harvard sebagai simbol pendidikan elit global, tiba-tiba menghadapi ketidakpastian besar terkait kelanjutan studi, status visa, dan rencana masa depan mereka. Kebijakan ini, yang dituding sebagai tindakan balasan atas penolakan Harvard terhadap tuntutan pemerintah untuk mengubah kebijakan perekrutan, penerimaan, dan pengajaran, juga memicu reaksi keras dari pemerintah China, yang menyebutnya sebagai “politisasi pendidikan” yang merusak citra internasional AS. Artikel ini mengulas secara mendalam latar belakang kebijakan, dampaknya pada mahasiswa China, respons dari berbagai pihak, serta implikasi jangka panjang dalam konteks hubungan AS-China dan pendidikan tinggi global.

Latar Belakang Kebijakan

Konflik antara Pemerintahan Trump dan Harvard

Keputusan untuk mencabut sertifikasi SEVP Harvard adalah eskalasi dari konflik yang telah berlangsung selama berbulan-bulan antara pemerintahan Trump dan universitas tersebut. Pada April 2025, Menteri Noem mengancam akan mencabut kemampuan Harvard untuk menerima mahasiswa asing jika universitas tidak mematuhi sejumlah tuntutan pemerintah, termasuk:

Menyerahkan catatan disiplin mahasiswa asing selama lima tahun terakhir.
Menyerahkan rekaman elektronik, video, atau audio terkait aktivitas “ilegal” atau “berbahaya” oleh mahasiswa asing di kampus.
Menghapus program Diversity, Equity, and Inclusion (DEI), melarang protes mahasiswa, dan mengadopsi reformasi penerimaan berbasis merit.

Harvard, yang memiliki dana abadi lebih dari $53 miliar, menolak tuntutan ini, menyebutnya sebagai pelanggaran kebebasan akademik dan upaya pemerintah untuk mengendalikan kurikulum, penerimaan, dan tata kelola universitas. Sebagai respons, pemerintahan Trump membekukan lebih dari $2,3 miliar dana federal untuk Harvard pada April 2025 dan mengancam akan mencabut status bebas pajak universitas.

Pada 22 Mei 2025, DHS secara resmi mencabut sertifikasi SEVP Harvard, dengan alasan bahwa universitas tersebut “memfasilitasi kekerasan, antisemitisme, dan berkoordinasi dengan Partai Komunis China (PKC)” serta gagal memberikan informasi yang diminta tentang aktivitas mahasiswa asing. Noem juga menuduh Harvard melatih anggota kelompok paramiliter China yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia di Xinjiang, meskipun tuduhan ini hanya didukung oleh tautan ke artikel Fox News yang mengutip surat dari anggota Kongres Republik.

Konteks Geopolitik AS-China

Kebijakan ini tidak dapat dipisahkan dari ketegangan geopolitik antara AS dan China, yang telah meningkat sejak masa kepresidenan pertama Trump (2017–2021). China, yang selama 15 tahun (2009–2023) menjadi sumber terbesar mahasiswa asing di AS, menyumbang sekitar 277.000 mahasiswa pada 2024, turun dari puncak 370.000 pada 2019 karena ketegangan perdagangan, pandemi COVID-19, dan pengawasan ketat pemerintah AS terhadap mahasiswa China.

Pemerintahan Trump, baik pada masa lalu maupun saat ini, sering menargetkan mahasiswa China dengan tuduhan spionase atau keterlibatan dengan PKC. Pada 2020, Trump membatasi visa mahasiswa China di bidang STEM karena dugaan ancaman keamanan nasional. Pada 2024, laporan media China mencatat bahwa sejumlah mahasiswa China diinterogasi atau dideportasi saat tiba di bandara AS. Kebijakan terhadap Harvard memperkuat narasi bahwa mahasiswa China, khususnya, dianggap sebagai risiko keamanan, dengan Noem secara eksplisit menuduh Harvard “berkoordinasi dengan PKC.”

Signifikansi Mahasiswa Asing di Harvard

Mahasiswa asing, yang menyumbang lebih dari 27% dari total 25.000 mahasiswa Harvard pada 2024, adalah sumber pendapatan penting bagi universitas, karena mereka sering membayar biaya penuh. Sekitar 2.300 mahasiswa asing di Harvard berasal dari China, diikuti oleh lebih dari 700 mahasiswa dari India. Mahasiswa China mendominasi program pascasarjana, terutama di Harvard Kennedy School (59%), School of Public Health (40%), dan Harvard Business School (35%). Kehilangan kemampuan untuk mendaftar mahasiswa asing berpotensi mengganggu operasi akademik dan keuangan Harvard, terutama di program-program yang bergantung pada kehadiran mahasiswa internasional.

Dampak pada Mahasiswa China

Kebingungan dan Kekhawatiran

Pengumuman larangan pada 22 Mei 2025 menyebabkan kebingungan massal di kalangan mahasiswa China di Harvard. Banyak mahasiswa, yang telah merencanakan kehidupan akademik dan profesional mereka di AS, tiba-tiba menghadapi ancaman kehilangan status visa dan kelanjutan studi. Beberapa dampak spesifik meliputi:

Ketidakpastian Visa: Mahasiswa dengan visa F-1 atau J-1 harus pindah ke universitas lain yang memiliki sertifikasi SEVP untuk mempertahankan status hukum mereka. Namun, proses transfer pada pertengahan tahun akademik dianggap sulit, terutama karena tenggat waktu pendaftaran yang sudah lewat.
Gangguan Akademik: Mahasiswa seperti Kat Xie, mahasiswa tahun kedua di program STEM, mengungkapkan keterkejutannya, mengatakan bahwa dia “hampir lupa” ancaman sebelumnya pada April 2025 dan tidak menyangka pemerintah akan bertindak sejauh ini. Mahasiswa lain, seperti Zhao, seorang calon mahasiswa magister, mempertimbangkan untuk menunda pendaftaran atau pindah ke universitas lain di AS.
Kekhawatiran Keamanan: Zhang, seorang mahasiswa doktoral fisika berusia 24 tahun, menyatakan bahwa komunitas China merasa “lebih ditargetkan” dibandingkan kelompok lain. Beberapa teman menyarankannya untuk tidak tinggal di akomodasi saat ini karena khawatir agen Imigrasi dan Penegakan Bea Cukai (ICE) dapat menjemputnya.
Dampak Emosional: Seorang mahasiswa China yang diterima di program magister menggambarkan kehilangan kesempatan belajar di Harvard sebagai “hal yang paling menantang secara emosional,” setelah menolak tawaran pekerjaan bergaji tinggi untuk mengejar mimpinya di universitas tersebut.

Tindakan Mahasiswa

Menghadapi situasi ini, banyak mahasiswa China di Harvard mengambil langkah proaktif:

Mencari Nasihat Hukum: Postingan di X dari @kompascom pada 23 Mei 2025 melaporkan bahwa mahasiswa China membatalkan penerbangan pulang dan mulai mencari nasihat hukum untuk tetap tinggal di AS.
Menjelajahi Opsi Transfer: Beberapa mahasiswa mempertimbangkan untuk pindah ke universitas lain di AS, meskipun proses ini rumit dan memakan waktu. Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) memanfaatkan situasi ini dengan menawarkan “penawaran tanpa syarat” dan prosedur pendaftaran yang disederhanakan untuk mahasiswa Harvard yang terdampak, termasuk bantuan visa dan perumahan.
Menunda Rencana: Mahasiswa seperti Zhao berencana menunda pendaftaran selama setahun sambil memantau perkembangan hukum, berharap Harvard dapat memenangkan gugatan melawan pemerintah.

Sentimen di Media Sosial China

Di China, kebijakan ini menjadi topik hangat di media sosial seperti Weibo dan Xiaohongshu. Sebuah komentar di Weibo yang mendapat ratusan suka menyatakan, “Asyik melihat mereka menghancurkan kekuatan mereka sendiri,” mencerminkan sentimen bahwa larangan ini melemahkan AS. Komentar lain, “Trump datang untuk menyelamatkan lagi,” menunjukkan campuran ejekan dan nasionalisme. Seorang mahasiswa China di Harvard Kennedy School memposting di Xiaohongshu (kemudian dihapus) bahwa fakultas telah mengirim email untuk meyakinkan mahasiswa China bahwa universitas sedang merancang respons dalam 72 jam dan bernegosiasi dengan pemerintah AS.

Respons dari Berbagai Pihak

Universitas Harvard

Harvard mengecam kebijakan ini sebagai “melawan hukum” dan “tindakan balasan” yang mengancam komunitas akademik dan misi penelitian universitas. Dalam pernyataan resmi, juru bicara Harvard Jason Newton menegaskan bahwa universitas “berkomitmen penuh untuk mempertahankan kemampuan kami menampung mahasiswa dan cendekiawan internasional dari lebih dari 140 negara.” Harvard mengajukan gugatan pada 23 Mei 2025, menyebut pencabutan SEVP sebagai pelanggaran hukum dan bertentangan dengan hak konstitusional universitas.

Pada 23 Mei 2025, Hakim Distrik AS Allison Burroughs, yang diangkat oleh Presiden Obama, mengeluarkan perintah penahanan sementara (temporary restraining order) selama dua minggu, menghentikan pelaksanaan larangan tersebut hingga sidang lebih lanjut pada 28 Mei 2025. Hakim menyatakan bahwa Harvard akan “mengalami kerugian segera dan tidak dapat diperbaiki” jika larangan diterapkan sebelum pengadilan mempertimbangkan kasus ini.

Pemerintah China

Pemerintah China, melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri Mao Ning, mengkritik larangan tersebut pada 23 Mei 2025, menyebutnya sebagai “politisasi kerja sama pendidikan” yang “hanya akan merusak citra dan kredibilitas internasional AS.” China mendesak AS untuk mencabut larangan tersebut secepat mungkin dan berjanji untuk “dengan tegas melindungi hak dan kepentingan sah” mahasiswanya di luar negeri. Media pemerintah China, seperti CCTV, mempertanyakan apakah AS akan tetap menjadi tujuan utama mahasiswa asing, menyoroti ketidakpastian kebijakan sebagai alasan untuk mempertimbangkan opsi lain.

Komunitas Akademik dan Mahasiswa

Mahasiswa Yahudi: Lebih dari 100 mahasiswa Yahudi di Harvard menandatangani surat terbuka yang mengecam kebijakan ini, menyatakan bahwa “menggunakan mahasiswa Yahudi untuk memangkas dukungan federal bagi universitas tidak membuat kami merasa dilihat, dihargai, atau aman.” Mereka menyebut larangan ini sebagai bagian dari agenda politik yang lebih luas yang merugikan mahasiswa Yahudi asing, termasuk dari Israel.
Komunitas Akademik: Ted Mitchell, presiden American Council on Education, menyebut tindakan ini “ilegal dan berpikiran sempit,” memperingatkan bahwa hal ini memberikan “efek mengerikan” bagi mahasiswa asing yang ingin belajar di AS. Chris R. Glass, profesor di Boston College, memperingatkan bahwa larangan ini dapat mengakhiri beberapa program pascasarjana di Harvard dan merusak reputasi pendidikan tinggi AS sebagai simbol kebebasan intelektual.
Mahasiswa Lain: Mahasiswa dari negara lain, seperti Sarah Davis dari Australia dan Leo Gerdén dari Swedia, juga menyuarakan kebingungan mereka. Davis, yang akan lulus dalam lima hari, khawatir tentang kemampuan untuk tetap bekerja di AS setelah lulus, sementara Gerdén menyebut hari diterima di Harvard sebagai “hari terbaik dalam hidupnya” yang kini terancam.

Dunia Internasional

Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) dengan cepat menawarkan “penawaran tanpa syarat” kepada mahasiswa Harvard yang terdampak, dengan peringkat 66 dunia menurut Times Higher Education 2025. HKUST menyatakan akan memprioritaskan transfer kredit, bantuan visa, dan dukungan perumahan untuk memastikan transisi yang mulus. Pemerintah Belgia juga menyatakan akan memantau situasi, karena Putri Elisabeth, pewaris takhta Belgia, sedang menempuh program magister kebijakan publik di Harvard.

Implikasi Jangka Panjang

Dampak pada Harvard

Keuangan: Kehilangan mahasiswa asing, yang membayar biaya penuh, dapat menyebabkan kerugian finansial signifikan, meskipun dana abadi Harvard yang besar dapat mengurangi dampak jangka pendek. Pengacara imigrasi Leon Fresco mencatat bahwa mahasiswa asing berhak mendapatkan pengembalian biaya kuliah untuk semester mendatang, yang dapat memperparah tekanan keuangan.
Akademik: Larangan ini mengancam kelangsungan program pascasarjana, terutama di bidang seperti kebijakan publik dan kesehatan masyarakat, yang sangat bergantung pada mahasiswa asing. Glass memperingatkan bahwa “seluruh program pascasarjana dapat berhenti beroperasi atau berubah drastis.”
Reputasi: Larangan ini dapat merusak reputasi Harvard sebagai tujuan global untuk pendidikan elit, mendorong mahasiswa potensial untuk memilih universitas di negara lain seperti Inggris, Australia, atau Singapura.

Dampak pada Pendidikan Tinggi AS

Kebijakan ini dapat memiliki efek domino pada pendidikan tinggi AS:

Penurunan Pendaftaran Asing: Pippa Ebel, konsultan pendidikan di Guangzhou, menyatakan bahwa larangan ini dapat menjadi “dorongan terakhir” bagi orang tua China untuk memilih destinasi lain, seperti Inggris atau Singapura, yang sudah melihat peningkatan mahasiswa China dalam beberapa tahun terakhir.
Kehilangan Talenta: Mahasiswa asing, terutama di bidang STEM, sering tetap di AS setelah lulus, berkontribusi pada inovasi teknologi dan sains. Larangan ini dapat melemahkan keunggulan kompetitif AS dalam penelitian dan teknologi.
Preseden Berbahaya: Noem mengindikasikan bahwa universitas lain, seperti Columbia, dapat menghadapi tindakan serupa, menimbulkan kekhawatiran tentang intervensi pemerintah yang lebih luas dalam otonomi akademik.

Hubungan AS-China

Larangan ini memperburuk ketegangan pendidikan antara AS dan China, yang sudah tegang akibat perang dagang, pembatasan teknologi, dan tuduhan spionase. Pemerintah China dapat membalas dengan membatasi kerja sama akademik atau mendorong mahasiswanya untuk menghindari AS, yang dapat mengurangi pengaruh budaya AS di China. Sentimen nasionalis di media sosial China, yang merayakan melemahnya AS, dapat memperkuat narasi anti-AS di kalangan masyarakat China.

Konteks Hukum dan Prospek Masa Depan

Status Hukum

Perintah penahanan sementara Hakim Burroughs pada 23 Mei 2025 memberikan jeda sementara bagi mahasiswa asing di Harvard. Sidang pada 28 Mei 2025 akan mempertimbangkan apakah akan mengeluarkan perintah pendahuluan (preliminary injunction) untuk memblokir larangan hingga putusan akhir dalam gugatan Harvard. Harvard memiliki dasar hukum yang kuat, dengan argumen bahwa pencabutan SEVP melanggar prosedur peraturan dan merupakan pembalasan atas penolakan universitas terhadap tuntutan pemerintah yang tidak sah.

Dalam kasus terpisah, hakim federal di California pada 22 Mei 2025 memblokir pemerintah Trump untuk mencabut status hukum mahasiswa asing secara nasional, menunjukkan bahwa pengadilan mungkin mendukung universitas dalam tantangan hukum ini. Namun, jika perintah pendahuluan tidak dikeluarkan, larangan dapat diterapkan kembali, memaksa mahasiswa asing untuk segera pindah atau meninggalkan AS.

Skenario Masa Depan

Kemenangan Harvard: Jika Harvard memenangkan gugatannya, sertifikasi SEVP dapat dipulihkan, memungkinkan mahasiswa asing, termasuk dari China, untuk melanjutkan studi mereka. Namun, konflik berkelanjutan dengan pemerintahan Trump dapat memicu tekanan baru, seperti pemotongan dana lebih lanjut atau investigasi.
Larangan Berlaku: Jika larangan diberlakukan, mahasiswa China kemungkinan akan pindah ke universitas lain di AS atau kembali ke China, dengan beberapa memilih destinasi seperti Hong Kong, Inggris, atau Australia. Hal ini dapat mempercepat penurunan jumlah mahasiswa China di AS.
Kompromi: Harvard dapat mencapai kesepakatan dengan pemerintah, seperti memberikan sebagian data yang diminta tanpa mengorbankan otonomi penuh, meskipun hal ini tidak mungkin mengingat sikap tegas universitas.

Kesimpulan

Larangan pemerintahan Trump terhadap penerimaan mahasiswa asing di Harvard, yang diumumkan pada 22 Mei 2025, telah menyebabkan kebingungan dan kecemasan besar di kalangan mahasiswa China, yang merupakan kelompok mahasiswa asing terbesar di universitas tersebut. Dengan sekitar 2.300 mahasiswa China terdampak, kebijakan ini mengancam kelanjutan studi, status visa, dan rencana karier mereka, mendorong banyak dari mereka untuk mencari nasihat hukum, mempertimbangkan transfer, atau menunda rencana. Harvard mengecam tindakan ini sebagai melawan hukum dan telah mengajukan gugatan, didukung oleh perintah penahanan sementara dari pengadilan, sementara pemerintah China menyebutnya sebagai politisasi pendidikan yang merusak citra AS.

Dalam konteks ketegangan geopolitik AS-China, larangan ini memperkuat narasi bahwa mahasiswa China ditargetkan karena alasan politik, bukan keamanan. Implikasi jangka panjang, termasuk kerugian finansial dan akademik bagi Harvard, penurunan pendaftaran mahasiswa asing di AS, dan kerusakan reputasi pendidikan tinggi AS, dapat mengubah lanskap pendidikan global. Sementara sidang hukum pada 28 Mei 2025 akan menentukan nasib segera dari kebijakan ini, mahasiswa China di Harvard tetap berada dalam ketidakpastian, menunggu kejelasan tentang masa depan mereka di salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia.