Trump Larang Warga dari 12 Negara Masuk AS: Tinjauan Mendalam

June 6, 2025 Dawn Hart

samsguesthouse.com, 06 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada tanggal 4 Juni 2025, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani proklamasi yang melarang warga dari 12 negara untuk memasuki Amerika Serikat, dengan alasan perlindungan terhadap ancaman teroris asing dan risiko keamanan nasional lainnya. Kebijakan ini, yang mulai berlaku pada 9 Juni 2025, juga memberlakukan pembatasan parsial terhadap warga dari tujuh negara lain. Langkah ini merupakan bagian dari janji kampanye Trump pada tahun 2024 untuk memperketat kebijakan imigrasi dan mengembalikan larangan perjalanan serupa yang diterapkan pada masa jabatan pertamanya (2017-2021). Kebijakan ini memicu kontroversi global, dengan kritik dari berbagai pihak yang menyebutnya diskriminatif, serta tanggapan beragam dari negara-negara yang terdampak. Artikel ini menyajikan analisis mendalam, akurat, dan terpercaya tentang kebijakan ini, termasuk latar belakang, negara-negara yang terkena dampak, alasan yang dikemukakan, dampak global, dan respons dari berbagai pihak, berdasarkan informasi dari sumber-sumber terpercaya.

Latar Belakang Kebijakan

Kebijakan larangan perjalanan ini merupakan kelanjutan dari pendekatan Trump terhadap imigrasi selama masa jabatan pertamanya. Pada Januari 2017, Trump mengeluarkan Perintah Eksekutif 13769, yang dikenal sebagai “larangan Muslim,” yang membatasi perjalanan dari tujuh negara mayoritas Muslim: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman. Kebijakan tersebut menuai protes massal, kekacauan di bandara, dan tantangan hukum, tetapi versi revisinya pada akhirnya disahkan oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 2018. Setelah Joe Biden menjabat pada tahun 2021, ia mencabut larangan tersebut, menyebutnya sebagai “noda pada hati nurani nasional.”

Pada 20 Januari 2025, hari pertama masa jabatan keduanya, Trump menandatangani Perintah Eksekutif 14161, yang memerintahkan Departemen Luar Negeri, Departemen Keamanan Dalam Negeri, dan Direktur Intelijen Nasional untuk mengevaluasi risiko keamanan dari berbagai negara dan merekomendasikan pembatasan perjalanan. Proklamasi yang diumumkan pada 4 Juni 2025 adalah hasil dari proses tersebut, dengan daftar negara yang jauh lebih luas dibandingkan larangan sebelumnya, menargetkan 12 negara untuk larangan penuh dan tujuh negara untuk pembatasan parsial.

Negara-Negara yang Terkena Dampak

Kebijakan ini memberlakukan larangan penuh terhadap warga dari 12 negara berikut:

Afghanistan
Myanmar
Chad
Republik Kongo
Guinea Ekuatorial
Eritrea
Haiti
Iran
Libya
Somalia
Sudan
Yaman

Selain itu, pembatasan parsial diberlakukan untuk warga dari tujuh negara berikut, yang melarang visa imigran dan visa non-imigran tertentu seperti visa turis (B-1/B-2), pelajar (F, M), dan pengunjung pertukaran (J):

Burundi
Kuba
Laos
Sierra Leone
Togo
Turkmenistan
Venezuela

Menurut laporan, larangan ini tidak berlaku untuk warga negara-negara tersebut yang sudah memiliki visa yang sah atau status penduduk tetap (green card) di AS. Pengecualian juga diberikan untuk kasus-kasus tertentu, seperti warga Afghanistan yang memenuhi syarat untuk program Visa Imigran Khusus (SIV), atlet yang menghadiri acara olahraga besar seperti Piala Dunia atau Olimpiade, dan anggota keluarga warga AS dengan bukti identitas yang kuat, seperti tes DNA.

Alasan yang Dikemukakan

Pemerintah Trump menyebutkan beberapa alasan untuk kebijakan ini, yang berfokus pada keamanan nasional dan kepatuhan terhadap hukum imigrasi AS:

Ancaman Terorisme: Trump menyebutkan bahwa negara-negara yang terkena larangan memiliki proses penyaringan dan pemeriksaan yang tidak memadai, yang dapat memungkinkan masuknya individu yang berpotensi menjadi ancaman teroris. Misalnya, Somalia disebut sebagai “sarang teroris” karena kurangnya otoritas pusat yang kompeten untuk mengeluarkan dokumen resmi atau melakukan pemeriksaan yang memadai.
Tingkat Pelanggaran Visa: Laporan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS untuk Tahun Fiskal 2023 menunjukkan tingkat pelanggaran visa (overstay) yang tinggi dari beberapa negara yang terkena dampak. Misalnya, Chad memiliki tingkat overstay visa B1/B2 sebesar 49,54% dan visa pelajar/pertukaran sebesar 55,64%, sementara Guinea Ekuatorial mencatat tingkat overstay visa pelajar sebesar 70,18%.
Kurangnya Kerjasama dalam Deportasi: Beberapa negara, seperti Kuba, dilaporkan menolak menerima kembali warganya yang dideportasi dari AS, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap kerjasama internasional.
Insiden Terorisme: Trump menyinggung serangan teroris baru-baru ini di Boulder, Colorado, oleh seorang warga Mesir yang melanggar visa turis, sebagai bukti perlunya pemeriksaan yang lebih ketat, meskipun Mesir tidak termasuk dalam daftar negara yang dilarang.

Namun, beberapa analis, seperti Doug Rand, mantan pejabat imigrasi di pemerintahan Biden, menyebut daftar negara ini tidak konsisten dan tampaknya dimotivasi oleh pertimbangan politik daripada data yang jelas. Misalnya, beberapa negara dengan tingkat overstay visa yang lebih tinggi tidak termasuk dalam daftar, sementara negara lain dengan jumlah pelancong yang relatif kecil ke AS dimasukkan.

Dampak Global

Kebijakan ini memiliki dampak yang signifikan baik di dalam maupun di luar AS:

Komunitas Imigran di AS: Imigran dari negara-negara yang terkena dampak, terutama di kota-kota besar seperti New York dan Los Angeles, melaporkan rasa takut dan kebingungan. Seorang pengungsi Haiti di Ohio, Frantzdy Jerome, menyatakan kekecewaannya, merasa bahwa komunitasnya terus menjadi sasaran tanpa alasan yang jelas.
Pendidikan dan Tenaga Kerja: Larangan ini mengganggu rencana individu seperti seorang guru Myanmar berusia 31 tahun yang diterima dalam program pertukaran Departemen Luar Negeri AS, serta memengaruhi sektor teknologi, kesehatan, dan pendidikan yang bergantung pada tenaga kerja asing.
Hubungan Diplomatik: Beberapa negara bereaksi keras. Presiden Chad, Mahamat Idriss Deby, memerintahkan pemerintahnya untuk menghentikan penerbitan visa bagi warga AS sebagai tindakan balasan, dengan menyatakan bahwa Chad memiliki “martabat dan kebanggaan.” African Union Commission menyatakan keprihatinan atas dampak larangan ini terhadap hubungan diplomatik, pertukaran pendidikan, dan ikatan ekonomi dengan AS.
Angka Visa: Menurut Migration Policy Institute, pada tahun fiskal 2023, lebih dari 112.000 visa diterbitkan untuk warga dari 12 negara yang dilarang sepenuhnya, dan sekitar 115.000 visa untuk warga dari tujuh negara dengan pembatasan parsial. Larangan ini dapat memengaruhi ratusan ribu orang yang berencana bepergian atau bermigrasi ke AS.

Respons dan Kontroversi

Kebijakan ini memicu reaksi beragam dari berbagai pihak:

Kritik dari Organisasi Sipil: Organisasi seperti Oxfam America dan Council on American-Islamic Relations menyebut kebijakan ini sebagai tindakan yang memecah belah dan didorong oleh ideologi, bukan keamanan nasional. Mereka menyoroti bahwa larangan ini menargetkan negara-negara dengan populasi Muslim yang signifikan dan negara-negara Afrika, yang dianggap diskriminatif.
Tanggapan dari Negara yang Terkena Dampak: Juru bicara pemerintah Republik Kongo, Thierry Moungalla, menyebut pencantuman negaranya sebagai “kesalahpahaman,” menegaskan bahwa Kongo bukan negara teroris. Duta Besar Somalia untuk AS, Dahir Hassan Abdi, menyatakan kesiapan untuk berdialog dengan AS untuk mengatasi kekhawatiran tersebut.
Dukungan dari Pendukung Trump: Sebagian pendukung Trump, seperti Dolores Murat, seorang imigran Haiti di Brooklyn, memandang larangan ini sebagai langkah yang wajar untuk melindungi keamanan nasional, dengan alasan bahwa tanggung jawab utama ada pada pemerintah negara asal untuk memastikan keamanan warganya.
Tantangan Hukum: Seperti larangan perjalanan pada masa jabatan pertama Trump, kebijakan ini kemungkinan akan menghadapi tantangan hukum dari kelompok hak sipil. Namun, dengan keputusan Mahkamah Agung pada tahun 2018 yang mendukung otoritas presiden atas kebijakan keamanan nasional, Trump mungkin berada pada posisi yang lebih kuat kali ini.

Kontradiksi dan Kritik

Beberapa kontradiksi dalam kebijakan ini telah disoroti:

Pemilihan Negara yang Tidak Konsisten: Meskipun Trump menyebut serangan Boulder sebagai pemicu, Mesir, negara asal pelaku, tidak termasuk dalam daftar larangan. Trump menyatakan bahwa Mesir “memiliki kendali” atas situasi keamanannya, tetapi alasan ini dianggap tidak konsisten oleh beberapa analis.
Dampak pada Sekutu AS: Larangan terhadap Afghanistan memengaruhi banyak warga yang sebelumnya bekerja dengan pasukan AS dan memenuhi syarat untuk SIV, meskipun pengecualian diberikan untuk beberapa kasus. Hal ini menuai kritik dari organisasi seperti #AfghanEvac, yang menyebutkan bahwa ribuan keluarga Afghanistan kini terhalang untuk mencapai keamanan.
Klaim yang Tidak Akurat: Proklamasi Trump secara keliru menyatakan bahwa “ratusan ribu imigran Haiti ilegal membanjiri AS” selama pemerintahan Biden. Faktanya, sekitar 200.000 warga Haiti diberikan Temporary Protected Status (TPS) karena kondisi yang tidak aman di negara mereka, yang memberikan izin tinggal sementara yang legal.

Kesimpulan

Larangan perjalanan Trump terhadap warga 12 negara dan pembatasan terhadap tujuh negara lainnya pada Juni 2025 merupakan langkah signifikan dalam kebijakan imigrasi pemerintahannya, yang menekankan keamanan nasional dan pengendalian perbatasan. Meskipun didukung oleh sebagian pihak sebagai langkah perlindungan, kebijakan ini menuai kritik keras karena dianggap diskriminatif, tidak konsisten, dan berpotensi merusak hubungan diplomatik dengan negara-negara di Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Dengan dampak yang dirasakan oleh komunitas imigran, pelajar, dan profesional, serta potensi tantangan hukum di depan, kebijakan ini kemungkinan akan terus menjadi topik perdebatan global.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs resmi pemerintah AS atau laporan dari organisasi berita terpercaya seperti Reuters, The New York Times, atau Al Jazeera.